NationNewsWorld

HEADLINE: Komisioner KPU Jadi Tersangka Suap, Pilkada 2020 Dijamin Bersih?

0

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku bingung. Di hadapan awak media yang merubung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, dia tak berusaha menutupi keheranannya setelah Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK

Koleganya itu ditangkap dan jadi tersangka atas dugaan menerima suap dalam proses pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP. Masalahnya, dia sama sekali tidak bisa mencium gelagat jahat Wahyu sejak awal.

Arief memang layak gusar, karena ulah Wahyu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU yang tahun ini akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Namun, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, kasus ini bisa berdampak pada dua hal.

“Kepercayaan akan menurun kalau kemudian KPU larut dalam peristiwa ini tanpa bisa mengambil langkah-langkah strategis, tanpa bisa meyakinkan publik bahwa mereka akan berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan guna memperkuat dan membersihkan organ KPU,” ujar Titi kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2020)

Sebaliknya, lanjut dia, KPU bisa menggunakan momentum Pilkada 2020 untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Caranya, dengan memastikan bahwa jajaran KPU bekerja secara benar, terbuka, profesional menjaga agar tidak terjadi kecurangan maupun penyimpangan oleh internal mereka. Jadi KPU justru mendapatkan momentum untuk lebih cepat memulihkan kepercayaan publik kepada institusi mereka melalui Pilkada 2020,” ujar Titi.

Sama seperti lembaga lainnya, dia mengakui KPU juga punya titik-titik di mana sangat rentan akan godaan dari pihak luar. Ada sejumlah fase dalam tugas KPU yang memungkinkan pihak luar menjanjikan sesuatu guna memuluskan keinginan mereka.

“Pertama ketika rekrutmen petugas penyelenggaraan pilkada, KPU itu punya kewenangan untuk melakukan rekrutmen untuk anggota TPK dan TPS. Beberapa peristiwa kan melibatkan komisioner dalam praktik rekrutmen petugas pelaksana dan itu bisa rentan disusupi praktik suap, walaupun tidak sebesar kasus OTT ini,” jelas Titi.

Yang kedua, lanjut dia, saat pencalonan anggota legislatif atau kepala daerah. Apalagi kalau dalam proses pencalonan itu ada figur-figur bermasalah yang berusaha untuk menekanan agar bisa lolos dan figur itu mempunyai pengaruh kuat di daerah.

“Contoh, ijazahnya bermasalah, juga kesehatannya, sehingga tidak mampu membuat dia bekerja sesuai tupoksi UU atau hal-hal lain. Tapi yang kebanyakan tuh kasusnya ijazah. Kita punya pengalaman dalam kasus Garut,” ujar Titi.

Yang ketiga, menurut dia terjadi saat rekapitulasi suara, misalnya ada upaya untuk menyuap agar terjadi pengaturan perolehan suara di pilkada.

sumber : liputan6.com

Tiba di Abu Dhabi, Jokowi Disambut Menteri Energi Uni Emirat Arab

Previous article

Antisipasi Banjir, Anies Cek Rumah Pompa di Pesisir Jakarta

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *